Sejarah Keraton Yogyakarta

Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta ini tidak lepas dari perjalanan panjang kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram yang pernah mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Agung yang juga dikenal sebagai Prabu Pandita Hanyakrakusuma, harus terbelah menjadi dua kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.



Keraton Yogyakarta merupakan tempat wisata Jogja yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I) beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan antara pihak VOC, Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III dan kelompok Pangeran Mangkubumi.

Konflik antara Pangeran Mangkubumi dan pihak Mataram terjadi pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi adalah adik Pakubuwana II, tetapi beda ibu. Setelah membangun istana baru di Surakarta, Pakubuwana II mengumumkan sayembara berhadiah tanah Sokawati bagi siapa saja yang berhasil merebut daerah tersebut dari tangan pemberontak, Mas Said. Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II, berhasil memenangkan sayembara tersebut. Namun, Patih Pringgalaya membujuk raja untuk membatalkan sayembara, dan tidak menyerahkan tanah yang sudah dijanjikan. Situasi bertambah keruh, tatkala gubernur jenderal VOC Baron van Imhoff mendesak Pakubuwana II untuk menyewakan daerah pesisir kepada VOC dengan harga 20.000 real Spanyol tiap tahun.



Pangeran Mangkubumi merasa dikhianati, kemudian pada bulan Mei 1746, ia meninggalkan kasunanan Surakarta dan bergabung dengan pemberontak yang baru dikalahkan (Mas Said). Bahkan Mangkubumi mengawinkan puterinya Raden Mas Bendoro dengan Mas Said. Perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dengan Sri Susuhunan Pakubuwana II banyak disebut sebagai Perang Tahta Jawa Ketiga. Ditengah memanasnya konflik perebutan kekuasaan tersebut, pada tahun 1749, Pakubuwana II jatuh sakit. Kekhawatiran terhadap konflik kekuasaan di Mataram ini membuatnya memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada VOC. Perjanjian penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 1749, dan pihak VOC diwakili oleh Baron von Hohendorff.

Pada tanggal 20 Desember 1749 Pakubuwana II meninggal dunia, dan ia digantikan oleh puteranya yang kemudian bergelar Sunan Pakubuwana III. Namun, pergantian raja baru ini tetap tidak menyudahi perselisihan pihak Mataram dengan Pangeran Mangkubumi.



Disisi lain, pihak Pangeran Mangkubumi juga terjadi rivalitas yang sangat kuat untuk menjadi penguasa nomor satu di Mataram, yaitu antara Pangeran Mangkubumi sendiri dengan menantunya Mas Said, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Rupanya dukungan elit Jawa waktu itu jauh lebih kuat untuk Mas Said. Hal inilah yang menyebabkan Pangeran Mangkubumi putar haluan untuk bergabung dengan VOC dan Pakubuwana III.






Konflik antara pihak Mataram dan Pangeran Mangkubumi berakhir dengan perjanjian damai di desa Giyanti. Salah satu tujuan untuk menandatangani perjanjian tersebut adalah menghancurkan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mas Said. Dalam perjanjian tersebut, wilayah kekuasaan Mataram dibagi menjadi 2, yaitu wilayah kekuasaan Sunan Pakubuwana III sebagai pewaris tahta Mataram, yang berkedudukan di Surakarta, dan wilayah kekuasaan Mangkubumi, yang berkedudukan di Yogyakarta, selanjutnya bergelar Sultan Hamengkubuwana I, dan kerajaan yang didirikan diberi nama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pada perkembangan selanjutnya, Kasultanan Ngayogyakarata Hadiningrat mampu melaju lebih cepat, bahkan melampui Kasunanan Surakarta. Angkatan perang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk wilayah pulau Jawa bahkan jauh lebih banyak dibanding VOC. Keberhasilan Sultan Hamengkubuwana I dalam mengembangkan negeri baru tersebut telah membuat namanya sejajar dengan Sultan Agung, sebagai raja terbesar Mataram.