Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara

Waduk Pluit berada di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nama Pluit berasal dari bahasa Belanda, Fluitschip, yang berarti kapal layar panjang bertunas ramping. Memang, Pemerintah Hindia Belanda meletakkan sebuah fluitschip yang sudah tidak layak berlayar, bernama Het Whitte Paert, di sebelah timur muara Kali Angke, sehingga daerah tersebut dikenal dengan nama Pluit.

Sejarah Singkat Pembangunan Waduk Pluit

Waduk Pluit dibangun sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, yakni pada tahun 1960-an, dengan ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan tertutup. Awalnya, melalui Keputusan Peperda Jakarta Raya dan Sekitarnya No 387/1960, kawasan ini akan difungsikan sebagai sistem polder untuk penanganan masalah banjir. Namun, Proyek Otorita Pluit melakukan pengembangan kawasan hingga mencakup wilayah seluas kurang lebih 810 yang difungsikan untuk perumahan, industri dan perdagangan, daerah hijau, serta Waduk. Wilayah kerja Proyek Otorita Pluit berbatasan dengan Pelabuhan Pasar Ikan, Muara Baru, dan Gedong Panjang di sebelah timur, serta Terusan Banjir Muara Karang di sebelah selatan. Sementara di sebelah barat langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Berikut pembagian fungsi lahan Proyek Otorita Pluit:

• 285 hektar untuk daerah industri dan perdagangan
• 135 hektar untuk perumahan, daerah hijau, dan tempat rekreasi
• 135 hektar untuk taman
• 135 hektar untuk prasarana jalan dan saluran air
• 40 hektar untuk fasilitas umum dan sosial
• 85 hektar untuk wilayah perairan waduk (Waduk Pluit)

Pembangunan Proyek Otorita Pluit baru selesai pada tahun 1981.

Taman Di Waduk Pluit

Pendangkalan Wilayah Perairan Di Waduk Pluit

Semenjak tahun 1990-an, tanah di pinggir Waduk Pluit mulai di bangun sebagai kawasan perumahan oleh warga. Awalnya warga hanya mendirikan bangunan semi permanen di lahan milik negara yang semestinya tidak boleh didirikan bangunan. Mereka memanfaatkan dinding waduk sebagai penahan. Sampah dan lumpur yang datang dari hulu sungai, ditambah lagi dengan sampah rumah tangga dari warga di sekitar waduk mengakibatkan pendangkalan yang sangat parah, sehingga kapasitas dan daya tampung air menjadi jauh berkurang. Kedalaman waduk yang awalnya bisa mencapai 10 meter tinggal 2 meter saja pada tahun 2012. Oleh karena itulah Waduk Pluit praktis kehilangan fungsi utamanya, sebagai sistem polder untuk menangani masalah banjir di Jakarta.




Fenomena tersebut membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu untuk melakukan perawatan dan normalisasi waduk. Beberapa kali upaya perawatan telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dilakukan pengerukan pada tahun 2005, dan pembersihan eceng gondok di perairan waduk serta pembuatan pintu air baru untuk memudahkan kontrol debit air pada tahun 2009. Namun, upaya tersebut belum dapat dilakukan secara optimal, karena adanya perumahan warga di sekitar waduk yang mengganggu proses perawatan.

Akibatnya pemerintah mencoba untuk melakukan pemindahan warga agar fungsi waduk bisa dikembalikan. Rencana pemindahan warga sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 2010, yaitu sekitar 13.000 warga. Namun, warga menolak untuk direlokasi, diduga ada oknum tertentu yang memprovokasi warga agar tidak mau dipindahkan. Baru pada tahun 2013, setelah Gubernu DKI Jakarta, Joko Widodo, melakukan pendekatan secara persuasif, sikap warga mulai melunak, dan bersedia dipindahkan secara bertahap.

Dengan keberhasilan memindahkan warga secara damai, upaya perawatan waduk pada tahun 2013 mendapat perhatian dan apresiasi dari banyak pihak. Penataan ulang bagian pinggir waduk sebagai taman rekreasi dan area publik menjadikan Waduk Pluit semakin tampak rapi dan indah, sehingga menjadi tempat yang sangat ideal untuk berekreasi bagi warga ibukota.

Lihat Informasi lain tentang Tempat Wisata Di Jakarta.